20 Februari 2025 Hari keadilan sosial internasional

Keadilan merupakan salah satu persoalan yang disoroti tidak hanya di Indonesia namun di mata dunia. Terbukti dengan adanya Hari Keadilan Sosial Sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 Februari tiap tahunnya. Adanya diskriminasi, ketidakmerataan dan tidak terpenuhinya akses untuk semua orang membuat munculnya ketidakadilan.

Pada tahun 1995, Kopenhagen, Denmark, menjadi tuan rumah KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial. Hal ini menghasilkan Deklarasi Kopenhagen dan Program Aksi. Deklarasi ini menyoroti persoalan untuk mengentaskan kemiskinan, berupaya mencapai lapangan kerja penuh dan menciptakan masyarakat yang stabil, aman, dan adil. Pada tahun 2005 di New York, negara-negara anggota PBB meninjau Deklarasi Kopenhagen dan Program Aksi pada sesi Komisi Pembangunan Sosial. Mereka sepakat untuk berkomitmen memajukan pembangunan sosial. Lalu pada dua tahun kemudian pada tanggal 26 November 2007, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa tanggal 20 Februari akan diperingati sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia.

20 Februari di peringati sebagai hari ke adilan sosial seluruh dunia, di mana sila ke 5 indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Namun ada sebuah tagar #indonesiagelap garudahhitam dimana berisi masalah sosial dalam negeri yang semerawut. apa saja isinya ?

pendidikan takmerata, LPGsulit, pagar laut, mafiatanah, demokrasi tanpa oposisi, omnibuslaw, kanjuruhan, transum di sunat, antikritik, koruptor di maafkan, LHKPN pembohong, KPK di lemahkan, oknum parcok, kementrian bengkak, cuci uang, pemerasan, hak buruh, ASN demo, ketimpangan sosial, paspor lemah, korupsi, tapera, imporpangan, bebas aktif terancam, kominfohack, stagnasi tekstiltumbang, sawit ilegal, IKN, tukin dosen, uang palsu, monopoli BBM, gelar palsu, gaji guru kecil, polusi PLTU, konsesi tambang, boros APBN, MBG rancu, BPJS bobrok, rezim, tanah bali, proyek PSN, tumpul ke atas tajam ke bawah, mis informasi, pungli, kerusakan lingkungan, rupiah lemah, raja jawa, kartel maskapai, brutalitas polisi, BUMN merugi, tanah adat papua, tanah papua, HAM, nepotisme, beacukai, penembak SMK, orba 2.0, subsidi bengkak, judol, pangan mahal, pengaguran,
oligarki, gratifikasi, suap, tambang ilegal, pembohongan publik, UMR rendah, reformasi di korupsi, kleptokrasi.

Memperkuat transisi yang adil untuk masa depan yang berkelanjutan berarti memastikan langkah kita menuju ekonomi rendah karbon menguntungkan semua orang, terutama yang paling rentan. Hal ini memerlukan pendekatan holistik yang memadukan keberlanjutan lingkungan dengan keadilan sosial, memastikan bahwa pekerja, masyarakat adat, dan masyarakat terpinggirkan menerima dukungan yang mereka butuhkan—melalui pelatihan ulang, penciptaan lapangan kerja, dan langkah-langkah perlindungan sosial yang kuat. Dengan kata lain, dekarbonisasi dan transformasi ekonomi harus berjalan seiring dengan kebijakan yang memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan membuka peluang bagi semua.

Inti dari visi ini adalah gagasan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip “transisi yang adil” ke dalam kebijakan global dan nasional. Ketika prinsip-prinsip ini dibangun ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan—seperti yang dibahas pada KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial (WSSD2)—para pembuat kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil di mana biaya perubahan dibagi secara merata. Misalnya, pelatihan keterampilan hijau yang ditargetkan, perlindungan sosial yang komprehensif, dan diversifikasi ekonomi yang dipimpin masyarakat dapat membantu memastikan bahwa penurunan industri bahan bakar fosil tidak menyebabkan pengangguran jangka panjang atau peningkatan kesenjangan sosial. Sebaliknya, langkah-langkah ini mengalihkan investasi ke sektor-sektor hijau yang sedang berkembang, membangun tenaga kerja yang tangguh dan masyarakat yang lebih adil.

Pada akhirnya, memperkuat transisi yang adil berarti menata ulang sistem ekonomi dan lingkungan kita untuk memprioritaskan manusia seperti halnya planet ini. Ini adalah seruan untuk mengalihkan fokus dari sekadar dekarbonisasi ke redistribusi peluang dan sumber daya sehingga pertumbuhan berkelanjutan menguntungkan semua orang. Melalui tindakan kolektif dan kebijakan inklusif, kita dapat menciptakan masa depan di mana integritas lingkungan dan keadilan sosial berjalan beriringan, membentuk fondasi ekonomi global yang benar-benar berkelanjutan.